KSP Minta GTRA Kabupaten Blitar Lebih Proaktif Komunikasikan Soal Konflik Agraria

Merdeka.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Usep Setiawan berdialog dengan unsur Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Blitar dan turun langsung ke masyarakat. Dialog dilakukan di Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro Pemkab Blitar.

Hadir dalam acara di antaranya Wakil Bupati Blitar bersama Forkopimda Kabupaten Blitar, Kantah BPN juga perwakilan dari Perhutani serta Pokmas Tani Mandiri Jawa Timur Hadi Sucipto Ketua dan Pembina Marjoko. Turut dibahas dalam pertemuan dialog terkait masalah dari pelaksanaan reforma agraria di lapangan dan bagaimana pemberdayaan paska redistribusi tanah untuk rakyat, Jumat (04/11/22).

Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden (KSP) Usep Setiawan menyampaikan beberapa hal terkait tugas di antaranya untuk mengakselerasi program Pemerintah Jokowi terutama program prioritas reforma agraria, untuk mengurai dan mencari solusi dari permasalahan yang ada dan ketiga untuk mengomunikasikan kelancaran program pemerintah. Usep juga mengapresiasi keberadaan GTRA Kabupaten Blitar dan minta agar lebih proaktif dalam merespon persoalan agraria yang terjadi di Kabupaten Blitar.

"Dari permasalahan yang kita bahas tampaknya perlu penguatan fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Blitar agar ditingkatkan. Lebih lanjut Usep Setiawan mantan aktivis senior Konsorsium Pembaruan Agraria ini minta agar dengan penguatan GTRA bisa memfasilitasi komunikasi permasalahan yang terjadi sehingga permasalahan yang ada benar-benar selesai tanpa menyisakan masalah di kemudian hari," tandasnya.

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso, menyampaikan keluhannya kepada Kanwil BPN yang dianggap seringkali lama merespon aduan. Wabup juga mempersoalkan fungsi GTRA.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar Sukidi A, yang juga hadir turut memberikan respon apresiasi atas kedatangan Tenaga Ahli Utama KSP Usep Setiawan untuk mengomunikasikan persoalan reforma agraria di Blitar. Ia juga menyampaikan perihal konflik agraria bisa diminimalisir dengan pemetaan dan pengukuran yang tepat sejak awal.

Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom, dan Kapolresta Blitar AKBP Argo Wiyono, serta Dandim 0808 Blitar Letkol Inf Sapto Dwi Priyono turut hadir. Terkait reforma agraria dan terutama permasalahan agraria yang ada di Blitar seringkali berpotensi konflik. Di antara konflik yang sering muncul menurutnya adalah saat perusahaan berniat perpanjang HGU sementara disisi lain Pokmas meminta redistribusi.

Usep Setiawan minta kepada GTRA Blitar untuk aktif dalam memediasi dan mengomunikasikan persoalan-persoalan terkait program prioritas Presiden Jokowi Reforma Agraria yang ada dalam Nawacita terutama persoalan agraria yang ada di Blitar. (mdk/hhw)